Jakarta, satunasional – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), yang tahun ini berlangsung di tengah status darurat bencana di sejumlah wilayah.
Penegasan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Persiapan Libur Nataru di Kantor Kemenko PMK, Senin (8/12/2025).
Pratikno menjelaskan, masa libur Nataru tahun ini berlangsung selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 20 dan 24 Desember, sementara arus balik diperkirakan memuncak pada 28 Desember dan 4 Januari.
Ia menegaskan bahwa seluruh layanan utama pada periode Nataru—mulai dari peribadatan, kesehatan, transportasi, pariwisata, hingga pelayanan inklusif bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas—harus dipastikan berjalan optimal.
Kementerian/lembaga diminta memastikan kesiapan posko terpadu, posko kesehatan, kelancaran ibadah Natal, serta kelancaran arus transportasi dan pengamanan kawasan wisata.
“Ini adalah standar setiap tahun. Kita sudah belajar banyak dan terus memperbaiki pelayanan agar masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, selamat, dan lancar,” ujar Pratikno.
Namun ia menekankan bahwa penyelenggaraan Nataru tahun ini menghadapi tantangan berbeda karena berbarengan dengan situasi darurat bencana, terutama di Sumatra.
Pemerintah, kata dia, harus menjamin kelancaran arus mudik tanpa mengabaikan penanganan bencana dan perlindungan warga terdampak.
Menurut Pratikno, fokus utama Nataru tahun ini adalah langkah antisipasi bencana, mengingat BMKG memprediksi cuaca ekstrem dan risiko hidrometeorologi basah di sejumlah wilayah.
“Yang tahun ini agak lebih berat adalah bencana. Kita menghadapi situasi di Aceh, Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, dan wilayah lain. Ini PR berat, bukan hanya mengantisipasi bencana, tetapi juga menjaga layanan peribadatan dan pariwisata di wilayah terdampak,” katanya.
Pratikno menyebut pemulihan di beberapa daerah Sumatra masih berjalan, khususnya Aceh dan wilayah-wilayah di Sumatra Utara seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Sibolga. Sejumlah wilayah masih terisolasi, pasokan listrik belum sepenuhnya pulih, dan fasilitas vital mengalami kerusakan.
Ia meminta kementerian/lembaga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat di lapangan, terutama untuk menjamin dukungan ekstra bagi masyarakat yang merayakan Natal di wilayah terdampak bencana.
“Nataru kali ini bukan hanya yang standar biasa kita lakukan, tetapi bagaimana memberikan dukungan ekstra pada wilayah-wilayah terdampak bencana. Terutama di Sumatra memerlukan perhatian khusus,” tegasnya.
Menko PMK juga meminta BMKG terus memperbarui informasi cuaca, termasuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah berisiko tinggi. TNI-Polri, BNPB, Basarnas, serta pemerintah daerah diminta memperkuat posko siaga terpadu dan meningkatkan kesiapsiagaan di berbagai titik.
Dalam rapat tersebut, kementerian/lembaga dan BUMN juga melaporkan kesiapan dukungan Nataru, termasuk penyediaan posko informasi terpadu yang kini dikembangkan menjadi pusat layanan menyeluruh bagi pemudik. Kesiapan bahan pokok dan dukungan logistik juga telah disusun.
Di akhir rapat, Pratikno mengapresiasi seluruh pihak yang telah mempersiapkan layanan Nataru. Ia meminta seluruh rencana operasional—mulai dari integrasi data hingga kesiapan logistik—dijalankan dengan konsisten.
“Saya menyampaikan terima kasih atas kesiapan semua pihak dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama libur Nataru,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Wakil Menko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria; Wakil Menteri PPPA Veronica Tan; Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor; serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Selain itu, hadir pula pejabat dari berbagai kementerian/lembaga dan BUMN, termasuk Plt. Sestama BMKG Guswanto, Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, Dirut Angkasa Pura Mohammad Rizal Pahlevi, Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, Pj. Dirut Jasa Marga Reza Febriano, serta perwakilan PT KAI, ASDP, Pelindo, PELNI, Polri, TNI, BNPB, Bapanas, Kementerian Agama, dan kementerian terkait lainnya.
