Prabumulih – SATU NASIONAL – COM –Insiden bentrokan yang diduga melibatkan ajudan Wali Kota Prabumulih, Arlan, serta sejumlah oknum aparat terjadi di kawasan Simpang Tiga Bakaran, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Senin (2/3) malam sekitar pukul 20.25 WIB.
Peristiwa bermula dari kecelakaan lalu lintas berupa senggolan antara mobil Honda Brio merah yang ditumpangi Abi Rahmad Rizky, putra Adi Susanto, dengan mobil Pajero hitam.
Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kendaraan Pajero tersebut diduga menabrak dari arah belakang.
Kedua belah pihak sempat turun dari kendaraan untuk menyelesaikan persoalan di lokasi. Namun situasi disebut memanas hingga terjadi adu fisik.
Perselisihan kemudian bergeser ke area di luar pagar yard kediaman Wali Kota Prabumulih. Mobil Pajero yang terlibat kecelakaan disebut berkaitan dengan pihak kediaman tersebut.
Setibanya di lokasi, suasana dilaporkan semakin memanas.
Sekitar 20 hingga 25 orang disebut keluar dari dalam area yard. Menurut pengakuan pelapor, di antara mereka diduga terdapat oknum aparat TNI dan Polri.
Akibat bentrokan itu, lima orang yang merupakan anak dan keponakan Adi Susanto dilaporkan mengalami dugaan pengeroyokan.
Adi Susanto mengaku datang ke lokasi dengan maksud menengahi situasi. Ia menyebut mengenal baik Arlan dan berharap persoalan dapat diselesaikan secara damai. Namun, ia mengklaim justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan dan ikut menjadi korban pengeroyokan.
Ia meminta agar rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi dibuka untuk mengungkap kejadian secara terang benderang.
Atas kejadian tersebut, pihak keluarga telah melaporkan insiden ini ke Subdenpom dan Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Wali Kota Prabumulih terkait dugaan keterlibatan ajudan maupun oknum aparat dalam peristiwa tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran diduga bersinggungan dengan lingkar kekuasaan daerah serta melibatkan aparat penegak hukum. Masyarakat menanti langkah aparat untuk memastikan penanganan perkara berjalan objektif dan transparan.
